Blog


view:  full / summary

85 Desa Di Bombana Diusul Dapat Tunjangan Terpencil

Posted on February 15, 2016 at 10:30 AM Comments comments (0)
Rumbia (kol) - Sebanyak 85 desa dari 138 desa dan kelurahan di Kabupaten Bombana diusulkan agar mendapatkan tunjangan daerah terpencil bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana, Lukman di Rumbia, Senin, mengungkapkan sebanyak 85 desa telah diusulkan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan agar gurunya mendapatkan tunjangan daerah terpencil. "Dari 85 desa itu kami klasifikasi bahwa 17 desa di antaranya adalah desa sangat terpencil, selebihnya sebanyak 68 masuk dalam kategori desa terpencil," tutur Lukman. Lukman tidak menyebutkan dari 85 desa yang masuk kategori sangat terpencil dan terpencil itu terdapat sekitar 200 lebih sekolah dengan jumlah guru per sekolah adalah variatif. "Kami belum dapat merinci berapa jumlah guru dari 200 lebih sekolah di 85 desa itu dan kami juga belum mengetahui berapa jumlah guru yang akan mendapatkan tunjangan daerah terpencil," ujar Lukman. Menurut Lukman, penerima tunjangan guru daerah terpencil adalah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan jumlah kuota yang ditentukan oleh pusat, serta didasarkan pada data pokok pendidik (Dapodik). "Jadi kami hanya mengusulkan nama guru penerima tunjangan daerah terpencil sementara pihak sekolah harus menvalidasi data pendidik dan kependidikan," tandasnya. Artinya kata dia, meskipun pihak Pemkab telah mengusulkan nama penerima tunjangan, tetapi tidak disertai dengan validasi Dapodik, maka otomatis nama yang bersangkutan tidak akan mendapatkan tunjangan. "Usulan kami itu telah diantar ke kementrian pendidikan, terinklud Surat Keputusan Bupati tentang nama-nama desa sangat tertinggal dan tertinggal, serta Surat Keputusan Bupati tentang guru honor tidak tetap," imbuh Lukman. (ant/jum)

85 Desa Di Bombana Diusul Dapat Tunjangan Terpencil

Posted on February 15, 2016 at 10:30 AM Comments comments (0)
Rumbia (kol) - Sebanyak 85 desa dari 138 desa dan kelurahan di Kabupaten Bombana diusulkan agar mendapatkan tunjangan daerah terpencil bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana, Lukman di Rumbia, Senin, mengungkapkan sebanyak 85 desa telah diusulkan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan agar gurunya mendapatkan tunjangan daerah terpencil. "Dari 85 desa itu kami klasifikasi bahwa 17 desa di antaranya adalah desa sangat terpencil, selebihnya sebanyak 68 masuk dalam kategori desa terpencil," tutur Lukman. Lukman tidak menyebutkan dari 85 desa yang masuk kategori sangat terpencil dan terpencil itu terdapat sekitar 200 lebih sekolah dengan jumlah guru per sekolah adalah variatif. "Kami belum dapat merinci berapa jumlah guru dari 200 lebih sekolah di 85 desa itu dan kami juga belum mengetahui berapa jumlah guru yang akan mendapatkan tunjangan daerah terpencil," ujar Lukman. Menurut Lukman, penerima tunjangan guru daerah terpencil adalah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan jumlah kuota yang ditentukan oleh pusat, serta didasarkan pada data pokok pendidik (Dapodik). "Jadi kami hanya mengusulkan nama guru penerima tunjangan daerah terpencil sementara pihak sekolah harus menvalidasi data pendidik dan kependidikan," tandasnya. Artinya kata dia, meskipun pihak Pemkab telah mengusulkan nama penerima tunjangan, tetapi tidak disertai dengan validasi Dapodik, maka otomatis nama yang bersangkutan tidak akan mendapatkan tunjangan. "Usulan kami itu telah diantar ke kementrian pendidikan, terinklud Surat Keputusan Bupati tentang nama-nama desa sangat tertinggal dan tertinggal, serta Surat Keputusan Bupati tentang guru honor tidak tetap," imbuh Lukman. (ant/jum)

Mesin Pembangkit Listrik Di Kabaena Keropos

Posted on February 14, 2016 at 8:30 AM Comments comments (0)
Kabaena (KOL) - Mesin pembangkit listrik PLN Ranting di pulau Kabaena Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara keropos, akibatnya dilakukan pemadaman bergilir yang telah berlangsung sejak Desember 2015. Manajer Ranting PLTD Kabaena Maulana di Bombana, Minggu mengatakan, enam unit mesin pembangkit listrik yang ada, sudah keropos pada bagian `oring linear` (puring) sehingga daya yang ada tidak maksimal untuk memberikan penerangan kepada pelanggan. "Kami telah membongkar enam unit mesin yang dilakukan oleh tim dari pihak PT Trackindo Makassar dan menemukan beberapa puringnya keropos," kata Maulana. Menurut dia, pihaknya meminta kepada PLN Cabang Baubau untuk memeriksa kerusakan sejumlah mesin pembangkit yang ada di Kabaena. "Hasil pemeriksaannya yaitu puring mesin harus diganti sebab selain keropos juga karena usia mesin tersebut sudah tua," imbuh Maulana. Maulana menyebutkan dari enam unit mesin yang ada hanya satu yang usianya sekitar 11 tahun sementara lima unit mesin lainnya usianya berkisar 20 hingga 30 tahun. Tanpa menyebut kapan kondisi listrik di Kabaena kembali normal, tetapi ia memaparkan bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran yang didalamnya terinci peralatan mesin yang tidak laik lagi digunakan. "Kami hanya merinci peralatan mesin yang rusak disertai dengan jumlah anggarannya, kemudian kami usulkan ke PLN Cabang Baubau," imbuhnya. Maulana membantah bahwa kerusakan mesin pembangkit disebabkan kecilnya daya dibanding jumlah pelanggan yang ada. "Jumlah pelanggan di Kabaena saat ini mencapai lebih 2.000 dan kapasitas mesin jauh lebih besar sementara kebutuhan pelanggan hanya berkisar 1,3 mega wath," rincinya. ant/jum

Bombana Pangkas Anggaran Operasional Pendidikan

Posted on February 12, 2016 at 11:00 AM Comments comments (0)
Rumbia (KOL) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana Tahun 2016 memangkas dana operasional pendidikan hingga 60 persen lebih, dari total Rp9 miliar menjadi Rp3,6 miliar. "Begitu pula dengan dana alokasi (DAK) khusus tersisa Rp1,6 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp32 miliar lebih," tutur Kepala Dinas Dikpora Bombana Abdu Rauf di Rumbia, ibu kota Bombana, Rabu. Meskipun demikian, lanjut Rauf, jumlah DAK telah ditambahkan sebesar Rp1 miliar lebih melalui Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan yang dianggap prioritas. "Sarana dan sarana pendidikan dimaksud yaitu pembangunan gedung baru untuk Akademi Komunitas Negeri (AKN) Bombana, 3 kantor unit pelaksana tekhnis dinas (UPTD) masing-masing di Kabaena, Rumbia dan Poleang, serta gedung untuk Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina," kata Rauf. Selain sarana tersebut, masih juga dialokasikan dana sebesar Rp100 juta untuk pengentasan buta huruf yang jumlahnya masih mencapai ribuan orang berdasarkan dengan kelompok umur dari 35 sampai dengan 60 tahun ke atas. "Jumlah buta huruf di Bombana sebenarnya semakin menurun jika didasarkan pada kelompok umur 35 tahun ke bawah, tetapi karena masih juga dihitung klasifikasi umur di atas 35 tahun, sehingga jumlahnya bertambah menjadi ribuan," ujarnya tanpa menyebut secara detail angka buta huruf itu. Rauf menyebutkan, salah satu dampak dipangkasnya dana operasional pada lingkup Dikpora yaitu tidak diselenggarakannya sejumlah kegiatan penting seperti sosialisasi pelaksanaan Ujian Nasional dan sejumlah pelatihan lainnya seperti Uji Kompetensi guru. "Kami sangat menyayangkan terjadinya pemangkasan anggaran itu hingga sejumlah terpaksa tidak dapat dilakukan," katanya. Menurut Rauf, pemangkasan dana rutin dan operasional di sektor pendidikan ini dipengaruhi oleh misi pemerintah yang lebih memprioritaskan pembangunan fisik dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Februari 2017. (ant/jum)

Warga Bombana Keluhkan Pemadaman Listrik

Posted on February 12, 2016 at 11:00 AM Comments comments (0)
Kabaena (KOL) - Warga Pulau Kabaena Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengeluhkan pemadaman listrik bergilir oleh PT PLN yang sudah berlangsung hampir satu tahun. Ilfan Nurdin, Lurah Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena di Rumbia Ibu Kota Bombana, Rabu menuturkan, pemadaman listrik di wilayah itu sudah berlangsung cukup lama dan telah meresahkan masyarakat. "Masyarakat sangat resah dengan kondisi seperti itu karena bukan saja gelap gulita di malam hari melainkan telah memberikan dampak terhadap industri rumah tangga dan jaringan telekomunikasi," tutur Ilfan. Menurut Ilfan, pemadaman bergilir yang telah berlangsung cukup lama tersebut terkesan dibiarkan berlarut-larut terjadi oleh pihak PT PLN Cabang Baubau. "Semestinya pemadaman ini tidak ada lagi mengingat sudah berlangsung cukup lama, tetapi yang terjadi sebaliknya justru semakin parah dan tidak ada upaya dari pihak PT PLN Cabang Baubau untuk melakukan perbaikan bila terjadi kerusakan pada mesin," kata Ilfan. PT PLN Ranting Kabaena melayani pelanggan dari Desa Baliara dan Kelurahan Sikeli Kecamatan Barat, Kelurahan Rahampuu dan Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena serta Desa Langkema, Desa Batuawu, Puununu dan Pongkalaero Kecamatan Kabaena Selatan. Serupa dengan itu diuraikan salah seorang tokoh masyarakat, Abdul Majid (60 Thn) sembari menambahkan bahwa pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN telah berpengaruh pada jaringan telekomunikasi di wilayah itu. "Beberapa pekan terakhir ini, jaringan telekomunikasi di Kabaena putus, sebab tidak mendapat aliran listrik. Majid mengatakan jaringan telekomunikasi akan berfungsi bila giliran lampu dinyalakan di wilayah Kecamatan Kabaena dan Kabaena selatan. "Tapi bila giliran wilayah Kecamatan Kabaena Barat yang menyala, praktis jaringan telekomunikasi tidak dapat difungsikan selama beberapa hari," katanya. Masyarakat Kabaena pada umumnya, kata Majid, berharap agar Pemerintah Kabupaten Bombana dapat memberikan solusi terhadap kondisi pemadaman bergilir yang sudah berlangsung cukup lama. (ant/jum)

SMA Swasta Di Bombana Pinjam Gedung

Posted on March 30, 2015 at 8:00 AM Comments comments (0)
Bombana (KOL) -Sebanyak enam Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara masih meminjam gedung milik SD atau SLTP yang ada di sekitarnya untuk memperlancar prosers belajar-mengajar. Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bombana, Budiman A. Razak di Rumbia, Ibukota Bombana, Senin menyebutkan keenam SMAS yang masih meminjam gedung untuk proses belajar mengajar diantaranya SMAS Masaloka, SMAS Poleang Tenggara, SMAS Mataoleo. "Untuk SMAS Masaloka sejak didirikan pada Tahun 2008, memilih untuk meminjam gedung SMP setempat untuk memperlancar proses belajar mengajar," tutur Budiman yang didampingi Kepala SMAS Masaloka, Ziu Mada. Meskipun proses belajar mengajar di gedung pinjaman, namun sekolah tersebut telah berhasil menamatkan siswanya dengan prestasi yang tidak kalah dibanding sekolah lainnya. "Tamatan pertama pada pada 2013 berjumlah 27 siswa dan tamatan kedua tahun 2014 sebanyak 25 siswa," lanjut Budiman. Menurut Budiman, masih terdapatnya sejumlah SMAS yang meminjam gedung untuk kelancaran belajar mengajar disebabkan belum adanya lahan untuk membangun gedung baru. "Jika tiap SMAS itu sudah miliki lahan maka kami juga akan melanjutkan usulannya untuk mendapatkan bantuan pembangunan gedung baru," imbuhnya. Budiman mengungkapkan, ada salah satu SMAS di Bombana yang sudah miliki lahan, akan tetapi lahan tersebut diklaim oleh salah satu oknum pejabat kecamatan bahwa lokasi yang telah dihibahkan oleh warga untuk pembangunan gedung SMAS itu, merupakan miliknya. "Padahal sekolah itu kami sudah usulkan untuk mendapatkan bantuan pembangunan gedung baru," imbuhnya sembari meminta agar nama oknum pejabat tersebut tidak disebutkan. Sementara SMAS Masaloka lanjut Budiman, tahun ini sudah akan mendapatkan bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru, sebab persoalan lahan telah diselesaikan. "Kami sudah memiliki lahan pada sebidang tanah dengan ukuran 7.000 meter persegi," sambung Ziu Mada. Jumrad

Petani Bombana Butuh Lantai Pengering Padi

Posted on March 25, 2015 at 9:25 AM Comments comments (0)

Kendari (Kol) - Petani sawah sejumlah sentra produksi padi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat membutuhkan sarana untuk pengeringan padi saat pascapanen yang hampir bersamaan di wilayah itu.

 

Bupati Bombana, H Tafdil di Kendari, Selasa mengatakan, selain lantai jemur yang sangat terbatas, juga gudang penampungan gabah yang sangat kurang, kata Bupati Bombana, serangkaian panen padi sawah di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang (23/3) yang dihadiri Dirjen Hortikulutra Kementerian Pertanian RI, Rahman Pinem dan Sekertaris Daerah Provinsi Lukman Abunawas mewakili Gubernur Sultra.

 

Menurut Tafdil, rata-rata petani di sentra produksi sawah di Kabupaten Bombana tidak memiliki gudang penampung gabah sehingga, hasil produksi padi yang baru panen langsung dijual kepada pengusaha lokal yang tentunya membeli harga yang lebih murah dari ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

 

Begitu pula dari pengusaha penggilingan padi, hanya memiliki lantai jemur dengan kapasitas terbatas, sehingga jika saat panen petani yang hampir bersmaan maka akan sulit menampung semua gabah milik petani di daerah itu yang luasnya mencapai angka 3.000-4.500 hekater.

 

Terkait panen padi di Kecamatan Poleang, Tafdil mengatan berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, dari dua jenis varietas (Mekongga-Ciheran) produksinya melampau angka nasional.

 

Untuk produksi padi varietas mekongga mencapai rata-rata produksi 7,96 ton per hektare dan varietas ciheram 8,6 ton per hektare. Jika dirata-rata ke dua varietas itu didaptkan 8,4 ton untuk gabah kering panen dan gabah kering giling 7,24 ton perhektare.

 

"Bila dikonversi menjadi produksi beras dapat mencapai angka rata-rata 4,54 ton per hektarenya," ujaranya.

 

Pantauan di Bombana pada minggu ketiga bulan Maret, hamparan padi sawah milik petani di Kecamatan Rarowatu Utara, Rumbia dan kecamatan Rarowatu Tengah terlihat tanaman padi bervariasi tingkatan untuk panen.

 

Ada yang baru akan memulai panen pada akhir Maret ini, minggu kedua bulan April dan banyak lagi yang baru akan panen pada akhir April bahkan hingga bulan Mei 2015.

 

Tidak bersamaan panen padi petani di beberapa kecamatan di Bombana, kata salah seorang kelompok tani di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia, Syamsuddin, karena pengaruh musim hujan yang tidak menentu sehingga banyak petani menunda proses tanam. (ANT)

Massa `Gempur` Bombana Minta Perusahaan Tambang Dibekukan

Posted on March 25, 2015 at 9:25 AM Comments comments (0)

Bombana (Kol) - Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur) Bombana berunjukrasa meminta kepada Pemerintah Daerah dan DPRD setempat agar segera merekomendasikan pembekuan Izin Usaha Penambangan (IUP) terhadap dua perusahaan tambang di daerah itu.

 

Koordinator lapangan, Darwis, dalam tuntutannya di Gedung DPRD Bombana Rumbia Ibukota Bombana, Rabu, menyebutkan kedua perusahaan tambang yang seharusnya mendapat pembekuan IUP eksploitasi yaitu PT Panca Logam dan PT Sultra Utama Nikel (SUN).

 

"Kedua perusahaan tambang tersebut telah melanggar aturan-aturan pertambangan diantaranya masih terdapatnya sejumlah kasus antara warga pemilik lahan dengan pihak perusahaan, tutur Darwis.

 

Pelanggaran berat lainnya yang dilakukan oleh PT Panca Logam, lanjut Darwis adalah tidak pernah membayarkan royalty ke pihak pemerintah daerah sebanyak 3,5 persen dari total produksi per tahun.

 

"Pada Tahun 2013, PT Panca Logam memproduksi dan menjual emas seberat 275 kilogram atau senilai Rp128 miliar," ungkap Darwis

 

Tahun 2014 lanjut Darwis, perusahaan tersebut juga memproduksi dan menjual emas seberat 184 kilogram atau senilai Rp128 miliar.

 

"Akan tetapi, sudah dua tahun berturut-turut PT Panca Logam tidak membayar royalty ke Pemda Bombana sebesar 3,5 persen dari total produksi atau senilai Rp8 miliar, rincinya.

 

Hal serupa dikatakan Orator lainnya, Andi Mashab sembari mengungkapkan bahwa PT SUN juga telah melakukan pelanggaran seperti tidak dibayarkannya ganti rugi (kompensasi) terhadap warga pemilik lahan yang telah diserobot oleh pihak peruhaan tersebut.

 

"Semestinya karena sudah tiga tahun beroperasi, hal-hal prinsip seperti itu tidak lagi menjadi persoalan mendasar," kata Andi.

 

Oleh karena itu Gempur Bombana mendesak DPRD dan Bupati Bombana agar segera merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk membekukan IUP Operasional kedua perusahaan tersebut.

 

"Khususnya PT Panca Logam yang IUPnya berakhir Tahun 2015 ini, kami meminta agar tidak diperpanjang lagi, sebab selama beroperasi kesejahteraan masyarakat yang dijanjikan khususnya di sekitar penambangan, itu tidak pernah terwujud," tandas Andi.

 

Ketua DPRD Bombana, Andi Firman saat menerima pengunjuk rasa tersebut mengatakan pihaknya telah berupaya agar semua persoalan antara perusahaan tambang dengan warga pemilik lahan dapat diselesaikan.

 

Pihak DPRD Bombana juga berjanji untuk segera menerbitkan rekomendasi pembekuan IUP Operasional kedua perusahaan tambang itu kepada Gubernur, sebab banyak masalah yang tidak diselesaikan sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

 

Tuntutan lain yang disampaikan oleh massa Gempur Bombana yaitu meminta DPRD dan Pemkab setempat untuk bersama-sama menyikapi krisis listrik yang terjadi di daerah itu.

 

"Pemadaman listrik yang tidak menentu mengakibatkan terjadinya kerugian bagi para pelaku ekonomi kecil dan menengah," kata Andi Firman. (Jumrad)

PPP Desak Pimpinan DPRD Bombana Tuntaskan AKD

Posted on January 29, 2015 at 6:10 AM Comments comments (0)

Rumbia (KOL) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana Amiadin, mendesak ketua DPRD Andi Firman agar segera menuntaskan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yakni wakil ketua DPRD utusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sudah tiga bulan belum tuntas.

 

"Internal PPP mulai dari pengurus DPP hingga pengurus DPC telah memasukkan surat ke DPRD Bombana sejak 9 Desember 2014, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait penetapan AKD," kata Amiadin pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka persetujuan DPRD terhadap pembentukan DOB Kabupaten Poleang, Kamis.

 

Menurut dia, penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 6 November 2014 tentang perkara nomor 217/G/2014/PTUN-JKT yang diajukan Suryadharma Ali dan Gojali, tidak membatalkan SK Menkumham nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014, tentang pengesahan perubahan struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat PPP.

 

"Sehingga kepengurusan PPP dibawah pimpinan ketua umum Romahurmuziy dan Sekjen Aunur Rofiq tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat," imbuhnya.

 

Oleh karena tidak ada persoalan dengan kepengurusan di internal PPP lanjut Amiadin, sehingga pihaknya meminta pimpinan DPRD Bombana untuk sesegera mungkin menuntaskan masalah ini.

 

"Kita sudah terlalu jauh melangkah namun persoalan AKD tidak bisa diselesaikan. Kalau akhirnya saudara saya Jalil dan Hanani yang di SK-kan oleh gubernur untuk menjadi wakil ketua, saya ihlas yang penting itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

 

Amiadin menegaskan bahwa pimpinan DPRD Bombana perlu bersikap tegas guna menyelesaikan tugas fungsi dan tanggung jawabnya.

 

Ketua DPRD Bombana, Andi Firman mengaku akan segera berkoordinasi kepihak provinsi guna mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

 

"Sesegera mungkin akan kami konsultasi ke Provinsi, setelah itu kami kembali paripurna dan selanjutnya merekomendasi calon wakil Ketua dari PPP ini," ujar Andi Firman.

 

Diketahui, kisruh terkait usulan calon wakil ketua DPRD utusan PPP di kabupaten Bombana ini bermula saat dua kubu pimpinan DPW PPP Sultra ini masing-masing Rasyid Sawal dan La Ode Songko Panatagama mengeluaran rekomendasi calon wakil ketua DPRD Bombana.

 

Versi Rasyid Syawal merekomendasi Amiadin, menjadi wakil ketua DPRD Bombana dengan nomor surat 092/KPTS/DPW-PPP/Sultra/X/2014.

 

Sementara Abdul Jalil, direkomendasikan oleh ketua DPW PPP Sultra versi La Ode Songko Panatagama, sesuai surat keputusan nomor 035/KPTS/DPW-PPP/Sultra/IX/2014. (ANT)

Tipikor Usut Tunggakan Pajak Diknas Bombana

Posted on January 29, 2015 at 6:05 AM Comments comments (0)

Rumbia, Bombana (KOL) - Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resort Bombana, Sulawesi Tengagara mengusut kasus tunggakan Pajak proyek pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Tahun Anggaran 2010.

 

Pengusutan kasus ini dilakukan menyusul adanya sikap dinas yang tidak menyelesaikan kewajibannya berupa pajak proyek tahun 2010 sebesar Rp763,2 juta pada kas negara, kata Kasat Reskrim Polres Bombana, AKP Susanto, kamis.

 

Data yang diperoleh pada Unit Tipikor Polres setempat mengurai, proses pembayaran sebesar Rp275,3 juta itu dilakukan oleh pihak Dikpora dalam dua tahap.

 

Tahap pertama dibayarkan ke Kas Negara pada tahun 2011 lalu sebesar Rp176,628 juta, sementara untuk pembayaran kedua dilakukan pada 2015 ini sebesar Rp98,731 juta.

 

"Jika ditotalkan, jumlah tunggakan pajak tersebut yang masih mengendap di instansi tersebut mencapai Rp487,84 juta," ujar Kasat Reskrim Polres Bombana.

 

Pihak Dikpora baru menyetor pajak tersebut kekas negara sebesar Rp275,360 juta, sementara sisa tunggakan tersebut belum dituntaskan.

 

Menurut Susanto, kasus tersebut merupakan temuan pihak Polres setempat dimana dinas terkait dinilai lalai dalam menyelesaikan kewajibannya.

 

"Kami sudah pernah panggil dan memberi kesempatan kepada mereka namun sampai hari ini belum selesai juga," ungkapnya.

 

Menurutnya, pihaknya sudah mengambil keterangan dari sejumlah pejabat terkait dengan masalah tersebut termasuk pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.

 

"Dugaan sementara, pejabat terkait terutama bendahara memungkinkan menjadi tersangka jika hasil auditnya mengarah pada adanya tersangka, yang pasti kita tunggu dulu hasil audit BPKP," ujar, Susanto. (ANT)



Rss_feed

Google Translator

Subscribe To Our Site

Share on Facebook

Fanpage